Materi perkuliahan Ketiga :

 1. Hukum lingkungan dan Tata lingkungan

----------------------------------------------------------------------------

Catatan : 1. Penilaian hasil ujian berdasarkan Tugas 20% + UTS 40% + UAS 40% = 100%

                 2. Minimal absensi 75 %

Bantulah diri anda sendiri untuk lulus dengan membuat tugas + belajar dengan baik + aktif kuliah.

THE FUTURE NEVER JUST HAPPENED, IT WAS  CREATED

Selamat Belajar.

-----------------------------------------------------------------------------

 

HUKUM, TATA RUANG, LINGKUNGAN HIDUP DAN MASALAHNYA

 

Hukum Lingkungan merupakan bidang ilmu yang masih muda, dan sejarah tentang peraturan tergantung pada environmental concern atau sejauh mana kepedulian manusia terhadap lingkungannya. Sejak Abad sebelum masehi “Code of Hammurabi” telah menyinggung masalah peraturan tentang ketentuan membangun rumah. Dan pada zaman Romawi telah dikemukakan mengenai jembatan air (aqueducts) yang merupakan bukti dari adanya ketentuan tentang teknik sanitasi dan perlindungan lingkungan. Kasus-kasus di Inggeris dari abad ke-17 mengenai tuntutan bau peternakan babi. Abad 18 adanya peraturan mengenai asap yang berlebihan di per-UUan Inggeris  maupun Amerika. Abad 19, revolusi industri dan dikeluarkan ketentuan-ketentuan mengenai pengendalian asap, gangguan, pencemaran air, pembuangan tinja dan sampah dan peraturan tentang hygiene perumahan. Perkembangan yang berarti yang bersifat menyeluruh dan menjalar ke berbagai pelosok dunia dalam bidang peraturan per UUan di bidang lingkungan hidup terjadi setelah adanya Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia di Stockholm tahun 1972 dan Indonesia menyiapkan “Laporan Nasional” dengan diselenggarakan penyampaian makalah beberapa fikiran dan saran “Seminar Pengelolaan Lingkungan Hidup Manusia dan Pembangunan Nasional” di Bandung pada tanggal 15/5/1972 – 18/5/1972 oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H.,L.L.M.

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan, bahwa sistem pendekatan terpadu atau utuh menyeluruh harus diterapkan oleh hukum untuk mampu mengatur lingkungan hidup manusia secara tepat dan baik.

Apakah yang disebut hukum lingkungan itu?

Moenadjat membedakan antara hukum lingkungan modern yang berorientasi kepada lingkungan atau environment-oriented law dan hukum lingkungan klasik yang berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau use oriented law.

Hukum lingkungan modern menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang.

Hukum lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin, dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.

 

Drupsteen membagi hukum lingkungan pemerintahan dalam beberapa bidang, yaitu hukum kesehatan lingkungan (milieuhygienerecht), hukum perlindungan lingkungan (milieubeschermingsrecht),  dan hukum tata ruang (ruimtelijk ordeningsrecht).

Menurut Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, S.H.,M.L, Hukum lingkungan di Indonesia dapat meliputi aspek-aspek sbb:

  1. Hukum Tata Lingkungan;
  2. Hukum Perlindungan Lingkungan;
  3. Hukum Kesehatan Lingkungan;
  4. Hukum  Pencemaran Lingkungan (dalam kaitannya dengan misalnya pencemaran oleh industri dan sebagainya);
  5. Hukum Lingkungan Transnasional/Internasional (dalam kaitannya dengan hubungan antara negara);
  6. Hukum sengketa Lingkungan (dalam kaitannya dengan misalnya penyelesaian masalah ganti kerugian dan sebagainya).

(Hukum Lingkungan (UU No dan Tahunnya) apa saja yang berlaku di Indonesia saat ini dan berikan pandangan anda.)

HUKUM TATA LINGKUNGAN

Hukum Tata Lingkungan selanjutnya disingkat HTL, mengatur penataan lingkungan guna mencapai keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungan hidup, baik lingkungan hidup fisik maupun lingkungan hidup sosial budaya. Bidang garapannya meliputi tata guna tanah dan cara peran serta masyarakat, tata cara penumbuhan dan pengembangan kesadaran masyarakat, perlindungan lingkungan, ganti kerugian dan pemulihan lingkungan serta penataan keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup.

Hal-hal yang khusus atau lebih terperinci ditangani oleh aspek-aspek lainnya dari hukum lingkungan, seperti hukum kesehatan lingkungan, hukum perlindungan lingkungan, hukum pencemaran lingkungan, hukum lingkungan transnasional/internasional dan hukum sengketa lingkungan. Dengan penataan lingkungan yang dikaitkan dengan hubungan antara manusia dan lingkungan sosial budaya, maka jangkauan HTL lebih luas dari hukum tata ruang, atau ‘recht van de ruimtelijk ordening’ yang definisnya menurut van Driel dan van Vliet adalah: hukum yang mengatur penataan dari ruang (ruimte) yang dari sudut sosial, ekonomi dan budaya menciptakan syarat-syarat yang paling menguntungkan bagi pengembangan hidup masyarakat di wilayah tersebut atau hukum yang mengatur penataan kegunaan (bestemming) dan penggunaan (gubruik) dari tanah.

Yang menjadi titik tolak bagaimana ruang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia atau mencari keserasian timbal balik yang paling baik antara ruang dan masyarakat yang ditujukan kepada kepantingan masyarakat.

Penggunaan tanah untuk keperluan perumahan, lalu lintas di darat, air dan udara, pertanahan, rekreasi, perlindungan alam, pertanian, industri, dan lain-lain.

(Pelajari tentang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sesuai Bab I Ktetentuan Umum, Pasal 1 angka (7) dan (8), jelaskan pandangan anda)

Definisi tata ruang sebagaimana tertera dalam Pasal 1 butir 2 Undang-undang No.24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.

Hasan Purbo mengemukakan, bahwa istilah tata ruang dan tata guna tanah, merupakan pengertian yang mempunyai sifat “manipulatif”, dalam arti bahwa kedua hal tersebut ada unsur keinginan untuk melakukan penataan atau merubah keadaan secara teratur untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Di permukaan bumi yang bersifat tetap, ia dapat berupa bangunan, ladang, hutan dan lain-lain. Dalam batas tata ruang sebagai hasil proses-proses sosial, ekonomis, teknologis, politis dan administratif, maka ia merupakan lingkungan buatan (built Environment) bagi kehidupan manusia. Hukum tata ruang (recht van de ruimtelijk ordening) mempunyai jangkauan yang terbatas, tidak atau kurang mencakup segi sosial budaya, seperti tata cara penumbuhan dan pengembangan kesadaran masyarakat, yang ditujukan kepada penumbuhan dan pengembangan sistem nilai dan sikap hidup yang menopang pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi seimbang, dengan memperhatikan pula adat kebiasaan yang akrab lingkungan (milieuvriendelijk). Hukum tata lingkungan ini merupakan instrumentarium yuridis bagi penataan lingkungan hidup.

Dalam rangka pengaturan tata kegunaan dan penggunaan lingkungan, HTL perlu memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (the general principles of good administration), yang dikategori dalam 13 asas, yaitu:

  1. Asas Kepastian Hukum (principle of legal security);
  2. Asas Keseimbangan (principle of proportionality);
  3. Asas kesamaan (principle of equality);
  4. Azas bertindak cermat (principle of carefulness);
  5. Asas motivasi untuk setiap keputusan pangreh (principle of motivation);
  6. Asas jangan mencampuraduk kewenangan (principle of non misuse of competence);
  7. Asas permainan yang layak (principle of fair play);
  8. Asas keadilan atau kewajaran (principle of rreasonableness or prohibition of arbitrariness);
  9. Asas menangapi harapan yang ditimbulkan (principle of meeting raised expectation);
  10. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (principle of undoing the consequences of an annulled decision);
  11. Asas perlindungan atas pandangan hidup (cara hidup) pribadi (principle of protecting the personal way of life);
  12. Asas kebijaksanaan (sapientia);
  13. Asas penyelenggaraan kepentingan umum (principle of public service).

Kuntjoro Purbopranoto mengemukakan, bahwa untuk penyelenggaraan tata pemerintahan di Indonesia, asas-asas tersebut harus disesuaikan dengn pokok-pokok sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Purbopranoto, 1981:29-30).

(Hukum Tata Lingkungan yang bagaimana menurut saudara sesuai dengan budaya bangsa Indonesia, berikan pandangan dan alasan saudara berikut 3 buah contoh)

Istilah lingkungan hidup, sering disebut sebagai lingkungan, adalah istilah yang dapat mencakup segala makhluk hidup dan tak hidup di alam yang ada di Bumi atau bagian dari Bumi, yang berfungsi secara alami tanpa campur tangan manusia yang berlebihan. Lawan dari lingkungan hidup adalah lingkungan buatan, yang mencakup wilayah dan komponen-komponennya yang banyak dipengaruhi oleh manusia. Dalam terjemahan bahasa Inggeris human environment and environment.

Posisi bulan dalam jagat raya dapat mempengaruhi pasang surut air laut, peristiwa geologis bahkan psikologis yang dalam banyak hal belum banyak diungkapkan, termasuk dalam pengertian ini.

Lingkungan atau lingkungan hidup manusia adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita (Otto Sumawarto, 1976).

Environment can be defined as the sum of all external influences and forces acting upon an object, usually assumed to be living being. (Sewell, 1971).

Batasan tentang LINGKUNGAN berdasarkan isinya untuk kepentingan praktis atau kebutuhan analisis kita perlu dibatasi hingga lingkungan dalam arti biospere saja, yaitu : permukaan bumi, air dan atmosphir tempat terdapat jasad-jasad hidup.

Batasan LINGKUNGAN HIDUP termasuk didalamnya manusia dan tingkah lakunya yang terdapat dalam suatu ruang, yang mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya.

RENE DUBOS dalam bukunya yang berjudul "Hanya Satu Bumi" (Only One Earth) yang berbunyi :

"Man Inhabits two worlds, One is the natural world of plants and animals, of soils and airs and waters which proceeded him by billions of years and of which he is a part. The other is the world of social institutions and artifacts he builds for himself, using his tools and engines, his science and his dream to fashion an environment obidient to human purposes and direction".

(Manusia mendiami dua dunia, Salah satunya adalah dunia alami terdiri dari tumbuhan2an dan hewan2i, tanah dan udara dan air yang berlangsung miliaran tahun dan dia adalah bagiannya. Yang lainnya adalah dunia lembaga kemasyarakatan dan buatan, ia membangun bagi dirinya sendiri, menggunakan alat dan mesin, ilmu pengetahuan dan impiannya untuk memodelkan keakraban lingkungan untuk tujuan manusia dan keinginannya.)

Dalam perkembangan abad ke-20, keseimbangan antara lingkungan hidup alami (natural environment or biosphere of his inheritance) dan lingkungan hidup buatannya (man made environment or the technosphere of his creation) mengalami gangguan (out of balance), inilah awal krisis lingkungan, karena manusia sebagai pelaku sekaligus korbannya.

Masalah lingkungan telah melanda baik di tingkat nasional maupun internasional (global dan regional). Pembahasan aspek-aspek hukum (hukum lingkungan) lebih diperluas lagi (cross disciplinary/interdisciplinary studies aiding law schools courses)

Dengan teknologi kita dapat meningkatkan kenikmatan hidup dan kesejahteraan masyarakat, tetapi dengan teknologi itu pula kita merusak lingkungan. masalah lingkungan sebagai gangguan terhadap tata kehidupan manusia terutama disebabkan oleh adanya interaksi antara pertumbuhan penduduk yang besar, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan penggunaan teknologi dalam proses industrialisasi.

Aspek masalah Lingkungan dapat dijelaskan secara garis besar sbb :

            1. Masalah lingkungan terutama disebabkan oleh perkembangan ilmu.

            2. Masalah lingkungan disebabkan oleh teknologi yang berkembang dengan pesat.

            3. Masalah lingkungan yang dilihat sebagai bagian dari persoalan ekonomi.

            4. Masalah lingkungan dapat pula dilihat dari sudut filosofinya.

            5. Masalah lingkungan yang dianalisis dengan adanya perubahan sosial, gejala sosial,

secara umum dapat pula terkait dengan masalah kependudukan, keterbatasan sumber daya alam, dan masalah pencemaran.

(Berikan contoh untuk lima aspek masalah dan solusi lingkungan tersebut)   

Pemecahan masalah harus memperhatikan dari keterkaitan terhadap aspek-aspek lainnya.

Karena itu, seorang penulis memberikan saran pemecahannya dengan memperhatikan faktor-faktor sbb :

            1. Pengertian mengenai data secara objektif;

            2. Jangka waktu untuk solusi;

            3. Sistem nilai analisis dan solusi;

            4. Pertimbangan profesional atau akademis;

Secara akademis, salah satu diantaranya adalah model analisis dan kerangka berpikir seperti yang diajukan oleh kelompok pakar Club of Rome, dalam laporan berjudul The Limits to Growth. Pertemuan Kelompok pakar di Roma tahun 1968, dan berhasil merumuskan suatu model dunia (global model) yang memberikan identifikasi gambaran masalah secara menyeluruh tahun 1970 di Bern, Swiss yang bekerjasama dengan Massachussetts Institute Of Technology (MIT). Suatu tim internasional yang dipimpin oleh Prof. Dennis Meadows, dengan bantuan keuangan industri mobil volkswagen, kemudian berhasil menguji lima faktor utama yang membatasi pertumbuhan ekonomi dunia, yaitu:

            1. Penduduk;

            2. Produksi Pertanian;

            3. Sumber daya alam;

            4. Produksi industri;

            5. Pencemaran.

Model ini sangat mempengaruhi cara pandang pakar di dunia terhadap masalah pembangunan dan lingkungan hingga sekarang.

Masalah lingkungan di negara yang sedang berkembang seperti Indoensia, berbeda dengan masalah lingkungan di negara maju atau industri. Masalah lingkungan di negara maju disebabkan oleh pencemaran sebagai akibat sampingan dari penggunaan Sda dan proses produksi. Dan cara mengatasinya dengan pertumbuhan nol (zero growth). Masalah lingkungan di Indonesia terutama berakar pada keterbelakangan pembangunan. Jadi perlu pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pembangunan nasional.

(Berikan penjelasan statement/ungkapan dan contoh yang nyata mengenai hal (yang digaris bawahi) tersebut diatas).

Menurut Prof.Mochtar Kusumaatmadja, “karena pemerintah merupakan pengemban dan penjaga kepentingan umum masyarakat, maka melalui pemerintahannya masyarakat harus menuntut agar ongkos-ongkos sosial ini diperhitungkan dengan seksama dan ditentukan pula siapa-siapa saja yang harus membayar ongkos-ongkos sosial ini”. Agar hal ini dapat terintegrasi dalam suatu proses keputusan yang berwawasan lingkungan, beberapa hal perlu dipertimbangkan, antara lain, sebagai berikut:

  1. Kuantitas dan kualitas sumber daya kekayaan alam yang diketahui dan diperlukan;
  2. Akibat-akibat dari pengambilan sumber daya alam, didarat maupun dilaut, termasuk kekayaan hayati laut, dan habisnya deposit dan stok;
  3. Alternatif cara pengambilan kekayaan hayati laut dan akibatnya terhadap keadaan sumber kekayaan itu;
  4. Ada tidaknya teknologi pengganti;
  5. Kemungkinan perkembangan teknologi-teknologi pengganti termasuk biayanya masing-masing;
  6. Adanya lokasi lain yang sama baiknya atau lebih baik;
  7. Kadar pencemaran air dan udara, kalau ada;
  8. Adanya tempat pembuangan zat sisa dan kotoran serta pengolahannya kembali (recycling) sebagai bahan mentah; dan
  9. Pengaruh proyek pada lingkungan, kecepatan dan sifat pemburukan lingkungan, kemungkinan penghentian proses pemburukan lingkungan dan biaya alternatif lainnya.

Salah satu alat perlindungan dan pelestarian lingkungan dalam rencana pembangunan adalah keharusan untuk melakukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang merupakan konsep pengaturan hukum yang bersifat revolusioner di bidang hukum.

(Jelaskan mengenai Amdal dan sejauh mana bergunanya dan berikan contoh)

 Back to top